Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007. Dari Perpres tersebut, maka lahirlah harga patokan LPG 3 kg yang dipayungi oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 3175 K/10/MEM/2007 untuk Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 untuk Tahun 2008.

Jika kita mengamati secara seksama isi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai harga patokan LPG 3 kg akan terlihat sangat aneh. Di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, harga patokan LPG 3 kg menggunakan formula: 145,21% CP Aramco + 390,10/ kg (telah termasuk distribusi dan margin).

Penggunaan harga patokan dengan formula seperti itu, akan membuat subsidi semakin besar sekali ketika harga Contract Price ( CP) Aramco berada di kisaran yang mahal yaitu: di bulan Januari 2008 sampai Oktober 2008. Di tabel di bawah akan diperlihatkan pergerakan harga LPG berdasarkan CP Aramco, harga patokan LPG, dan Subsidi:

020109a.jpg

Sumber: LPG Australia, Bank Indonesia

Pengertian subsidi adalah: selisih harga patokan dengan harga eceran setelah dikurangi pajak.
Elpiji adalah brand PT. Pertamina dengan formulasi: 30% propane + 70% butane.

020109b.jpg

Sumber: LPG Australia, Bank Indonesia

Kita dapat melihat dari tabel di atas bahwa dari bulan Januari 2008 – Oktober 2008, subsidi LPG untuk tiap kilogram (kg) berada di angka Rp 7.400 – Rp 9.026. Tetapi, untuk bulan November 2008 – Desember 2008, subsidi LPG untuk tiap kilogram (kg) berada di angka Rp 2.099 – Rp 4.898.

Secara grafik dapat terlihat keanehan penggunaan formula harga patokan LPG berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut.

020109c.jpg

Sumber: LPG Australia, Bank Indonesia

Dari data yang telah disebutkan di atas, maka terlihat bahwa biaya distribusi dan margin mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu: sekitar Rp 4.000 menjadi sekitar Rp 2.000.

Maka sudah seharusya juga PT. Pertamina sebagai Badan Usaha yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 3175 K/10/MEM/2007 mengenai penyediaan untuk infrastruktur LPG 3 untuk melakukan klarifikasi ke publik, berapa sebenarnya biaya total untuk distribusi dan margin yang sebenarnya.

Jangan sampai PT. Pertamina bertingkah aneh lagi seperti yang telah dilakukan ketika meminta kenaikan alpha (8%) untuk mendistribusikan BBM PSO dengan alasan PT. Pertamina merugi, dan jangan sampai juga rakyat Indonesia harus membayar mahal demi keuntungan PT. Pertamina.

Semoga, kita semua sebagai masyarakat Indonesia, akan mendapatkan klarifikasi yang jelas terhadap kebijakan penggunaan formula harga patokan LPG 3 kg tersebut.

Ditulis Oleh:

Hendri Edianto
Direktur Riset