Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg yang dipayungi oleh Perpres No 104 Tahun 2007 mulai menuai bencana. Masyarakat menengah ke bawah sebagai end user mengalami lagi bencana yaitu: kelangkaan LPG 3 kg. Penderitaan masyarakat menengah ke bawah semakin bertambah karena minyak tanah bersubsidi ditarik dari pasaran dan langkanya LPG 3 kg.

PT. Pertamina sebagai Badan Usaha yang ditunjuk melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 3175 K/10/MEM/2007 mengenai penyediaan untuk infrastruktur LPG 3 kg tidak bisa mengemban amanat untuk menjaga kestabilan pasokan LPG 3 kg ke masyarakat. PT. Pertamina telah dibayar mahal oleh Pemerintah untuk melakukan pendistribusian LPG 3 kg. Formulasi harga patokan LPG 3 kg sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 adalah: 145,21% CP Aramco + 390,10/ kg (telah termasuk distribusi dan margin). Harga patokan LPG 3 kg untuk distribusi dan margin sangat tinggi sekali jika dibandingkan dengan distribusi dan margin minyak tanah yang sebesar 9% dari MOPS. Perhitungan harga dasar dan harga patokan LPG 3 kg adalah:

1712-1.jpg

Tabel 1: Harga LPG Internasional

Untuk melihat harga dasar, harga patokan, dan besar subsidi adalah:

1712-2.jpg

Tabel 2: Harga Dasar dan Harga Patokan dan Subsidi

Secara grafik, harga LPG Internasional vs Harga Elpiji terlihat sebagai berikut:

1712-3.jpg

Grafik 1: Harga LPG Internasional vs Harga Elpiji

Secara grafik, harga dasar dan harga patokan terlihat sebagai berikut:

1712-4.jpg

Grafik 2: Harga Dasar vs Harga Patokan

Grafik perbandingan harga dasar, harga patokan, harga eceran, harga tanpa pajak, serta subsidi adalah:

1712-5.jpg

Grafik 3: Harga Dasar, Patokan, Eceran, Subsidi

Elpiji adalah brand name LPG produksi PT. Pertamina dengan campuran yang terdiri dari 30% Propane dan 70% Butane.

Hal yang harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah mengaudit PT. Pertamina mengenai besarnya biaya margin dan distribusi LPG 3 kg. Ada apa dibalik besarnya biaya margin dan distribusi tersebut?.

Hal lain lagi yang harus diaudit adalah pernyataan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro, bahwa: ”Kenaikan kebutuhan (LPG 3 kg) sebesar (90.000 ton) itu diluar perkiraan (estimasi),” dikutip dari www.esdm.go.id (Rabu, 17 Desember 2008). Pernyataan pak Purnomo sangat menyesatkan. Kebutuhan LPG 3 kg sebesar 90.000 ton per bulan sudah diprediksi melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 bahwa: untuk Tahun Anggaran 2008, volume LPG 3 kg sebanyak 1.114.019,93 ton. Jika kita membagi volume LPG 3 kg tersebut dengan 12 bulan maka didapatkan 92.834 ton kebutuhan LPG 3 kg untuk tiap bulannya. Jadi, pak Purnomo telah membuat suatu kebohongan publik melalui pernyataannya tersebut. Ada apa dibalik semua pernyataan pak Purnomo?

Kami berharap audit menyeluruh terhadap program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dapat dilakukan secepatnya. Semoga masyarakat Indonesia tidak akan mengalami kesengsaraan lagi di bidang kebutuhan energi.


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply

Calendar

December 2008
M T W T F S S
« May   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031