Press Release: 01/PR-ERMI/XII/2008

Untuk mengurangi subsidi energi, pemerintah Indonesia dalam hal ini membuat sebuah kebijakan yaitu konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 dengan dasar Perpres No 104 Tahun 2007. Berdasarkan perhitungan matematis, pengalihan seluruh minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg akan didapatkan penghematan subsidi sebesar 11,24 trilyun/tahun (Draft Blue Print Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 2007, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi).

Di dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg tersebut, pemerintah membagikan ke calon penerima paket LPG 3 kg berupa: 1 unit tabung 3 kg berserta isi, regulator, dan kompor. Jumlah penerima paket LPG 3 kg dari tahun 2007 sampai November 2008 adalah sebesar 14.443.832 paket untuk kepala keluarga dan 614.703 paket untuk usaha mikro (sumber: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi). Wilayah pendistribusian paket LPG 3 kg tersebut meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Selatan.

Melihat besarnya jumlah penerima paket LPG 3 kg tersebut, sudah selayaknya harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur LPG 3 kg. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Draft Blue Print Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG 2007) harus dibangun Terminal LPG/Storage, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE/Filling Station) agar security of supply (keamanan pasokan) LPG dapat diatasi. Akan tetapi realitasnya sampai saat ini, klarifikasi yang lengkap dari PT. Pertamina sebagai Badan Usaha yang ditunjuk sebagai pelaksana konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 3175 K/10/MEM/2007 mengenai penyediaan untuk infrastruktur LPG 3 kg belum pernah ada.

Permasalahan yang terjadi sekarang, ketika terjadi kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi di pulau Jawa, PT. Pertamina dengan santainya mengatakan bahwa kelangkaan terjadi karena pasokan LPG 3 kg tersedat. Dimana tanggung jawab PT. Pertamina sebagai Badan Usaha yang telah ditunjuk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi?.

Masyarakat, di pulau Jawa, sebagai end user dari kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah menjadi obyek penderita lagi karena tingkah laku PT. Pertamina dan Pemerintah ( Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) yang tidak bisa mengawasi atas kejadian kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi.

Meroketnya harga LPG 3 kg dan minyak tanah yang dijual dengan harga keekonomian telah menambah beban hidup masyarakat di pulau Jawa. Masyarakat sebagai warga negara juga telah membayar mahal LPG 3 kg melalui subsidi LPG 3 kg di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008. Subsidi LPG 3 kg berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No: 1661 K/12/MEM/2008 adalah selisih harga patokan dengan harga jual eceran. Penetapan harga patokan LPG 3 kg dengan formula: 145,21% CP Aramco + 390,10/ kg (telah termasuk distribusi dan margin). Formula harga patokan LPG 3 kg lebih mahal dari formula BBM Minyak Tanah yaitu : MOPS + 9% (telah termasuk distribusi dan margin). Tetapi, dengan formula harga patokan LPG 3 kg yang sangat mahal tersebut bagi PT. Pertamina, apakah masih belum cukup?. Masyarakat masih dijadikan korban lagi dengan kelangkaan LPG 3 kg.

PT.Pertamina, kapankah kelangkaan LPG 3 kg dapat dituntaskan?

Oleh:
Hendri Edianto
Direktur Riset

Phone : 0813.810.17872
E-mail : hendri.edianto@ermi-indonesia.org
Yahoo IM : tengku101