Studi Kasus: DKI Jakarta

Pemerintah telah membuat kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg sejak tahun 2007 untuk menghemat subsidi. Provinsi DKI Jakarta telah dipilih sebagai prototipe konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG karena kesiapan infrastruktur LPG yang telah tersedia dan besarnya tingkat konsumsi minyak tanah bersubsidi. Provinsi DKI Jakarta juga dipilih sebagai daerah yang paling awal tidak akan disupply minyak tanah bersubsidi mulai pertengahan Mei 2008 kecuali daerah administratif Kepulauan Seribu.

Penarikan supply minyak tanah bersubsidi di Provinsi DKI Jakarta karena pendistribusian paket LPG 3 kg yang telah mencapai 100% dari penerima yang memenuhi kriteria berdasarkan versi PT. Pertamina, sehingga tindakan penarikan supply minyak tanah bersubsidi harus dilakukan PT. Pertamina untuk memenuhi kuota pengurangan minyak tanah bersubsidi sebanyak 2,01 juta Kilo Liter berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) tahun 2008.

Konsumsi minyak tanah bersubsidi di DKI Jakarta berdasarkan data dari BPH Migas tahun 2005 sebesar 943.215.000 liter/tahun. Dengan asumsi konsumsi minyak tanah bersubsidi di DKI Jakarta berjumlah seimbang seperti di tahun 2005, maka kebijakan penarikan minyak tanah bersubsidi dari daerah Jakarta, jika dianalisis dari sisi penghematan subsidi akan terjadi penghematan sekitar 2,88 trilyun rupiah per tahun. Penghematan subsidi tersebut terjadi jika pengalihan minyak tanah bersubsidi di Jakarta dilakukan secara total dengan volume 943.215.000 liter/tahun, dengan tingkat kesetaraan konversi 1 liter minyak tanah bersubsidi adalah sebesar 0,57 kg LPG dan subsidi paket LPG 3 kg (kompor, regulator, tabung, isi LPG 3 kg, sosialisasi, pendataan, pendistribusian, dan edukasi) sebesar Rp 275.000 per paket tidak dihitung. Subsidi penyediaan paket perdana LPG 3 kg di DKI Jakarta menghabiskan dana sekitar 567 milyar rupiah. Perhitungan terlampir di bawah:

Sumber: Pertamina, BPH Migas, Bank Indonesia, EIA, LPG Australia, diolah

Berdasarkan asumsi pemakaian LPG per bulan, setiap keluarga hanya membutuhkan 9 kg-12 kg per bulan dan usaha kecil membutuhkan 24 kg- 30 kg per bulan. Dari paket LPG 3 kg yang telah terbagi sebanyak 1.916.009 paket untuk keluarga dan 147.532 paket untuk usaha kecil, maka kebutuhan LPG dalam 1 tahun (12 bulan) adalah:

Tabel 2: Estimasi Konsumsi LPG untuk Keluarga

Tabel 3: Estimasi Konsumsi LPG untuk Usaha Kecil

Total kebutuhan LPG 3 kg per tahun adalah: minimal 249.418.188 kg dan maksimal 329.016.816 kg. Dari asumsi yang telah dibuat maka terlihat dengan jelas bahwa total konsumsi LPG 3 kg (249.418.188 kg - 329.016.816 kg) akan jauh berada di bawah total konsumsi minyak tanah bersubsidi yang dikonversi ke LPG (537.632.550 kg). Selisih dari estimasi total konsumsi LPG 3 kg akan membuuat penghematan subsidi akan menjadi jauh lebih besar lagi dari kebijakan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg.

Hal yang menjadi perhatian dari kebijakan penarikan minyak tanah bersubsidi adalah security of supply (keamanan pasokan) dari LPG 3 kg. Kelangkaan LPG kemasan 12 kg yang terjadi di daerah Jakarta, apakah akan terjadi juga untuk LPG 3 kg ?. Pemaparan ke publik mengenai kesiapan infrastruktur LPG 3 kg sudah selayaknya dilakukan oleh pemerintah ataupun PT.Pertamina. Jangan sampai kelangkaan LPG 3 kg terjadi, dan masyarakat menjadi obyek penderita atas kebijakan yang telah dibuat.

Penghematan subsidi di APBN juga sudah selayaknya dapat dinikmati oleh masyarakat miskin (penghasilan di bawah Rp 1,5 juta/keluarga/bulan) yang dengan terpaksa harus menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Oleh:
Hendri Edianto
Direktur Riset
Phone : 0813.810.17872
E-mail : hendri.edianto@ermi-indonesia.org
Yahoo IM : tengku101