Kelangkaan minyak tanah merupakan fenomena yang biasa terjadi di negeri ini. Sebagai bahan energi utama di negeri ini untuk memasak, dan adanya disparitas harga antara minyak tanah bersubsidi ( Perpres no. 55 Tahun 2005) dengan minyak tanah non subsidi yang membuat banyak pihak tergoda untuk menyelewengkan minyak tanah bersubsidi demi mencapai keuntungan secara tidak wajar. Akibat lanjutnya, masyarakat kecil sebagai pengguna minyak tanah bersubsidi harus menderita lagi demi mendapatkan bahan energi utama untuk memasak tersebut.

Konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg telah dimulai sejak November 2007 di kota Surabaya. Fenomena kelangkaan minyak tanah bersubsidi di kota Surabaya mulai terjadi sejak bulan Desember 2007 sampai dengan saat ini. Kelangkaan minyak tanah yang yang terjadi di kota Surabaya maupun kota-kota lain yang sedang melakukan program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg, apakah memang layak terjadi?.

PT. Pertamina melalui juru bicaranya selalu mengatakan panic buying yang menjadi penyebab kelangkaan minyak tanah. Pernyataan panic buying (konsumen membeli lebih banyak minyak tanah dari pembelian yang biasa dilakukan) memang ada benarnya juga. Tetapi, apakah pernyataan panic buying tersebut didukung dengan fakta yang menyatakan berapa data konsumsi pembeli minyak tanah dan konsumen minyak tanah bersubsidi di daerah tersebut?. PT. Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk BPH Migas untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi tidak memiliki data konsumsi pembeli minyak tanah bersubsidi dan konsumen minyak tanah bersubsidi.

Data konsumsi pembelian minyak tanah dan konsumen minyak tanah bersubsidi untuk beberapa daerah dimiliki oleh BPH Migas melalui pekerjaan: “Pendataan dan Pengawasan minyak tanah yang telah dilakukan sejak tahun 2006 dengan menggunakan dana APBN”. Daerah–daerah yang telah dipilih BPH Migas tahun 2006 untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah: kota Surabaya, kota Pasuruan, kabupaten Pasuruan, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten Lamongan, kota Pekan Baru, kota Padang, kota Mataram, dan Pontianak. BPH Migas juga melakukan implementasi pengawasan minyak tanah bersubsidi hanya di kota Surabaya tahun 2006 tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan secara ringkas pekerjaan pendataan maupun implementasi pengawasan minyak tanah bersubsidi di kota Surabaya yang pernah dilakukan oleh BPH Migas tahun 2006. Pekerjaan pendataan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara door to door ke setiap rumah tangga maupun usaha kecil di wilayah kota Surabaya. Tujuan dari pendataan tersebut untuk mengetahui besar volume konsumsi minyak tanah bersubsidi setiap rumah tangga maupun usaha kecil setiap bulannya. Adapun pekerjaan implementasi pengawasan minyak tanah bersubsidi dilakukan dengan cara pemasangan alat yang dapat memantau rute dan volume minyak tanah bersubsidi yang dibawa oleh truk tanki minyak tanah bersubsidi dan pemakaian kartu kendali minyak tanah bersubsidi untuk mengetahui besar konsumsi pembelian dan konsumen minyak tanah bersubsidi. Implementasi pengawasan minyak tanah bersubsidi dari depot hingga ke konsumen diperlukan karena panjangnya jalur distribusi minyak tanah bersubsidi. Panjangnya jalur distribusi minyak tanah besubsidi diperlihatkan sebagai berikut :

rantai-mt.jpg

Grafik 1: Alur Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi

Minyak tanah bersubsidi dari depot PT. Pertamina dibawa oleh transporter yang biasanya merangkap sebagai Agen Pangkalan Minyak Tanah ( APMT) untuk disalurkan ke pangakalan minyak tanah ( PMT ) yang terdaftar di PT. Pertamina. Alat pantau rute dan volume dipasang di truk tanki dengan tujuan untuk mengetahui dimana dan besar volume minyak tanah bersubsidi tersalurkan, apakah minyak tanah bersubsidi tersebut disalurkan sesuai delivery order ke PT Pertamina untuk pangkalan minyak tanah tersebut atau tidak sesuai dengan delivery order ke PT Pertamina dapat diketahui melalui alat pantau rute dan volume tesebut.

Dengan adanya database pengguna minyak tanah bersubsidi dan berapa besar volume yang dibutuhkan setiap kepala keluarga di kota Surabaya, dan adanya alat pantau rute dan volume di setiap truk tanki pengangkut minyak tanah bersubsidi untuk menyalurkan minyak tanah bersubsidi maka sangat tidak wajar kelangkaan minyak tanah bersubsidi terjadi di kota Surabaya khususnya.

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) tahun 2005 dan alokasi dari PT. Pertamina akan dibahas mengenai ratio alokasi minyak tanah bersubsidi dibagi jumlah kepala keluarga (KK) untuk tiap kecamatan di kota Surabaya. Ratio tersebut dibutuhkan agar kelangkaan minyak tanah bersubsidi dapat dihindari dari data ratio yang terdeskripsikan tersebut. Dari grafik 1 terlihat bahwa alokasi minyak tanah bersubsidi tidak berbanding lurus dengan jumlah kepala keluarga. Oleh karena itu, di grafik 2 terlihat ratio alokasi minyak tanah bersubsidi dibagi jumlah kepala keluarga untuk tiap kecamatan di kota Surabaya yang tidak berbanding lurus juga. Dengan menggunakan asumsi konsumsi minyak tanah bersubsidi adalah 3,75 liter/jiwa/ bulan dengan jumlah anggota keluarga 4 orang, maka ratio yang wajar adalah 14. Dari grafik 2 akan diketahui kecamatan mana saja yang memiliki ratio yang lebih kecil atau lebih besar dari 14. Angka ratio di bawah 14 hanya terdapat di 3 kecamatan, yaitu: Genteng, Jambangan, Simokerto. Di 3 kecamatan tersebut juga dikelilingi oleh kecamatan yang memiliki ratio di atas 14, sehingga apabila terjadi kekurangan supply minyak tanah bersubsidi dapat diambil dari kecamtan sekitarnya. Suatu hal patut dicurigai apabila masih terjadi kelangkaan di kecamatan yang memiliki ratio di atas 14 tersebut. Rata-rata ratio alokasi minyak tanah bersubsidi dibagi jumlah kepala keluarga di kota Surabaya sebesar 39,65. Angka ratio tersebut cukup besar, sehingga jika PT. Pertamina menarik minyak tanah bersubsidi tetapi masih di angka ratio 14 sudah selayaknya kelangkaan tidak terjadi. Jika masih terjadi kelangkaan maka ada minyak tanah bersubsidi yang diselewengkan.

picture1.jpg

Tabel 1 : Jumlah KK dan Besar Alokasi Minyak Tanah Bersubsidi per Kecamatan

Hal yang perlu diperhatikan agar kelangkaan minyak tanah bersubsidi tidak terjadi di kota Surabaya adalah kerjasama yang terkoordinir antara BPH Migas dan PT. Pertamina dalam hal pengawasan minyak tanah bersubsidi. Perangkat pengawasan minyak tanah bersubsidi telah tersedia dan database pengguna minyak bersubsidi yang telah dimiliki oleh BPH Migas harus dimanfaatkan agar kelangkaan minyak tanah tidak pernah terjadi di kota Surabaya. BPH Migas harus berperan lebih aktif dalam mengawasi PT. Pertamina dalam melaksanakan pendistribusian minyak tanah bersubsidi.

surabaya-3.jpg

Grafik 1 : Jumlah KK dan Alokasi Minyak Tanah Bersubsidi per Kecamatan
surabaya-4.jpg

Grafik 2 : Ratio Alokasi Minyak Tanah Bersubsidi dibagi Jumlah KK

Oleh :
Hendri Edianto
Direktur Riset