Studi Kasus: Di Provinsi DKI Jakarta

Oleh Hendri Edianto
Direktur Riset

Kebijakan Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 ini telah memulai konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg. Subsidi minyak tanah yang cukup besar akan dapat dikurangi dengan mengkonversi pemakaian minyak tanah ke LPG 3 kg. Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg mempunyai maksud untuk mengurangi subsidi. Perhitungan pengurangan subsidi melalui program konversi minyak tanah bersubsdi ke LPG 3 kg berdasarkan perhitungan berikut ini.

Perbandingan Minyak Tanah LPG
Kesetaraan 1 liter 0,57 kg
Harga jual ke masyarakat Rp2.500/liter Rp4.250/kg
Pengalihan volume minyak tanah subsidi 10.000.000 kiloliter 5.746.095 MT
Asumsi harga keekonomian Rp5.665/liter Rp7.127/kg
Harga jual Rp2.000/liter Rp4.250/kg
Besaran subsidi Rp3.665/liter Rp2.877/kg
Total subsidi Rp36,65 triliun/tahun Rp16,53 triliun/tahun
Selisih Rp20,12 triliun/tahun

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia bisa menghemat subsidi sebesar Rp 20 triliun/ tahun. Perhitungan penghematan subsidi sebesar itu dengan asumsi seluruh volume minyak tanah bersubsidi dikonversi ke LPG 3 kg. Program mengkonversi seluruh minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun (dimulai tahun 2007 dan selesai tahun 2012).

Sebagai tahap awal, konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dimulai dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat secara bertahap. Kegiatan yang baru dimulai tersebut telah menuai banyak masalah mulai dari sisi pelaku bisnis (stake holder) yaitu : PT. Pertamina, Agen Pangkalan Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer Minyak Tanah maupun dari sisi pengguna (konsumen) yaitu: rumah tangga dan usaha kecil.

PT Pertamina sebagai pihak yang bertugas untuk mendistribusikan LPG 3 kg tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kelangkaan minyak tanah bersubsidi langsung terjadi di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta setelah program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dilaksanakan di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Untuk mengetahui mengapa kelangkaan minyak tanah bersubsidi bisa terjadi akan coba dijawab melalui beberapa tabel yang akan disajikan di bawah ini.

Kecamatan yang Mendapatkan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg
Provinsi Kab/Kota Kecamatan Jumlah KK Penerima LPG Jumlah KK PODES 2005
DKI Jakarta Jakarta Timur Makasar 80.000 KK 36.560 KK
Jakarta Pusat Kemayoran 80.000 KK 47.138 KK
Jakarta Utara Pademangan 80.000 KK 25.277 KK
Sumber: Pertamina dan PODES 2005

Distribusi Minyak Tanah Bersubsidi di Provinsi DKI Jakarta, Mei 2005
Wilayah Kecamatan A B C D E
Jakarta Barat Cengkareng 3.685 57.315 230.770 64,29 15,97
Grogol Petamburan 2.060 50.860 218.413 40,50 9,43
Kalideres 2.615 48.733 169.937 53,66 15,39
Kebon Jeruk 2.205 51.107 200.372 43,14 11,00
Kembangan 1.970 37.900 146.308 51,98 13,46
Palmerah 1.420 42.477 193.100 33,43 7,35
Tamansari 835 38.510 154.890 21,68 5,39
Tambora 1.830 55.542 266.050 32,95 6,88
Jakarta Barat Total 16.620 382.444 1.579.840 43,46 10,52
Jakarta Pusat Cempaka Putih 390 18.219 78.825 21,41 4,95
Gambir 730 22.949 87.031 31,81 8,39
Johar Baru 1.405 23.760 109.946 59,13 12,78
Kemayoran 1.865 47.138 195.069 39,56 9,56
Menteng 545 19.528 79.721 27,91 6,84
Sawah Besar 1.065 29.294 111.852 36,36 9,52
Senen 570 21.304 95.836 26,76 5,95
Tanah Abang 970 32.696 124.483 29,67 7,79
Jakarta Pusat Total 7.540 214.888 882.763 35,09 8,54
Jakarta Selatan Cilandak 1.810 36.158 151.969 50,06 11,91
Jagakarsa 2.975 47.838 209.724 62,19 14,19
Kebayoran Baru 955 31.296 144.358 30,52 6,62
Kebayoran Lama 1.960 45.312 224.726 43,26 8,72
Mampang Prapatan 1.455 28.877 123.403 50,39 11,79
Pancoran 260 25.777 99.702 10,09 2,61
Pasar Minggu 1.450 53.115 246.462 27,30 5,88
Pesanggrahan 1.825 25.261 153.201 72,25 11,91
Setiabudi 1.020 27.576 119.179 36,99 8,56
Tebet 805 57.730 236.921 13,94 3,40
Jakarta Selatan Total 14.515 378.940 1.709.645 38,30 8,49
Jakarta Timur Cakung 2.675 62.377 216.692 42,88 12,34
Cipayung 2.980 29.074 118.517 102,50 25,14
Ciracas 2.445 45.870 199.000 53,30 12,29
Duren Sawit 2.345 66.180 314.932 35,43 7,45
Jatinegara 1.830 61.838 262.106 29,59 6,98
Kramat Jati 1.250 45.530 181.775 27,45 6,88
Kramatjati 90 4.211 19.820 21,37 4,54
Makasar 1.455 36.560 172.801 39,80 8,42
Matraman 1.395 53.023 194.500 26,31 7,17
Pasar Rebo 2.080 29.762 152.337 69,89 13,65
Pulo Gadung 2.280 58.818 279.632 38,76 8,15
Jakarta Timur Total 20.825 493.243 2.112.112 42,22 9,86
Jakarta Utara Cilincing 3.195 54.020 236.976 59,14 13,48
Kelapa Gading 580 27.971 105.244 20,74 5,51
Koja 2.365 53.522 221.749 44,19 10,67
Pademangan 1.460 25.277 121.924 57,76 11,97
Penjaringan 2.375 36.011 182.405 65,95 13,02
Tanjung Priok 3.265 59.921 312.134 54,49 10,46
Jakarta Utara Total 13.240 256.722 1.180.432 51,57 11,22
Grand Total 72.740 1.726.237 7.464.792 42,14 9,74
Keterangan:
A = Alokasi (kiloleter)
B = Jumlah Keluarga (PODES 2005)
C = Jumlah Penduduk (PODES 2005)
D = Rasio per Keluarga (liter/keluarga)
E = Rasio per Jiwa (liter/jiwa)
Sumber: Survei dan Pemetaan PMT di DKI Jakarta 2005 dan PODES 2005, diolah

Dengan asumsi untuk kebutuhan minyak tanah perbulan di tahun 2007 masih menggunakan alokasi seperti di bulan Mei 2005, dari data di atas terlihat bahwa kebutuhan minyak tanah bersubsidi di setiap kecamatan berbeda-beda. Apabila kita menggunakan patokan kebutuhan minyak tanah bersubsidi sebesar 3,75 liter/jiwa/bulan maka terlihat bahwa hampir semua kecamatan membutuhkan minyak tanah bersubsidi melebihi 3,75 liter/jiwa/bulan tiap jiwanya. Apakah minyak tanah bersubsidi tersebut benar-benar dipakai oleh masyarakat yang berhak atau terjadi penyelewangan atas minyak tanah bersubsidi tersebut ?

Sekarang, kita lihat data pembagian distribusi LPG 3 kg di kecamatan Kemayoran, Makasar, dan Pademangan. Dari data di atas terlihat bahwa Pertamina melakukan pembagian distribusi LPG 3 kg yang jauh melebihi dari data jumlah kepala keluarga yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan data BPS dengan Pertamina melalui konsultan independennya akan membuat kebutuhan tabung LPG 3 kg melebihi kuota yang telah ditetapkan, imbasnya adalah subsidi pembuatan tabung LPG 3 kg yang makin membesar lagi.

Penyebab Kelangkaan Minyak Tanah di Provinsi Jakarta

Jika kita melihat pendistribusian LPG 3 kg yang secara acak di suatu kecamatan di Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan peluang terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi di suatu kecamatan.

Tindak lanjut dari pendistribusian LPG 3 kg adalah pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi ke kecamatan yang telah dilakukan konversi ke LPG 3 kg. Hal ini dapat membuat kelangkaan minyak tanah bersubsidi karena dari data rasio konsumsi minyak tanah bersubsidi per kecamatan terlihat rasio konsumsi yang berbeda-beda, sehingga peluang terjadinya pembelian minyak tanah bersubsidi oleh penduduk di suatu kecamatan ke kecamatan yang lainnya bisa saja terjadi yang akan berimbas pada terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi di suatu kecamatan.

Dari data konsumsi minyak tanah bersubsidi yang telah dilakukan konversi ke LPG 3 kg terlihat bahwa kecamatan tersebut memiliki konsumsi minyak tanah bersubsidi yang sangat besar. Kecamatan tersebut memiliki kemungkinan menjadi kecamatan yang mana para pembeli minyak tanah bersubsidi berasal dari kecamatan yang lain. Sehingga, pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi di kecamatan tersebut membuat penduduk dari kecamatan yang lain tidak bisa membeli minyak tanah ke kecamatan tersebut sedangkan kuota minyak tanah bersubsidi di kecamatan penduduk tersebut berasal memang tidak mencukupi kebutuhan minyak tanah bersubsidi bagi penduduk di kecamatan tersebut.

Pembelian minyak tanah bersubsidi bisa dilakukan dari kecamatan-kecamatan yang berbeda karena distribusi minyak tanah bersubsidi seperti di bawah ini:

image006.gif

Alur distribusi minyak tanah bersubsidi

Dari alur distribusi di atas, minyak tanah bersubsidi bisa beralih ke kecamatan yang lain melalui penduduk membeli langsung ke pangkalan, pengecer bergerak (tukang dorong) ataupun warung/kios. Oleh karena itu, Pertamina perlu melakukan penelitian secara benar sebelum melaksanakan suatu kebijakan baru yaitu: konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg.

Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 kg Memerlukan Modal yang Besar

Jika kita menilik para stake holder distribusi minyak tanah bersubsidi (Agen Pangkalan Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer Minyak Tanah) juga akan mengalami kesulitan terhadap program konversi minyak tanah bersubsdidi ke LPG 3 kg. Program konversi tersebut juga membutuhkan modal awal yang cukup besar. Untuk membeli minyak tanah bersubsidi dengan volume 5 kilo liter (KL) para Agen Minyak Tanah (APMT) hanya membutuhkan dana sebesar : 5000 liter x Rp 2000/liter = Rp 10 juta. Volume 5 KL minyak tanah LPG akan menjadi sekitar 2850 liter LPG. Tabung 3 kg yang dibutuhkan untuk menampung 2850 liter LPG adalah sebanyak 950 tabung. Dengan harga tabung sebesar Rp 128 ribu/tabung, maka dibutuhkan dana awal sebesar : 121,6 juta untuk membeli LPG 3 kg yang setara dengan 5 KL minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh penulis, mayoritas para APMT memperoleh jatah menyalurkan minyak tanah bersubisdi dari PT Pertamina sebesar 100 KL per bulannya. Berarti dana awal yang dibutuhkan para APMT untuk memmbeli tabung LPG 3 kg sebesar 20 x Rp 121,6 juta =R p 2,432 milyar. Apakah para APMT memiliki dana awal yang sedemikian besar?

Permasalahan untuk para pemilik pangkalan minyak tanah (PMT) juga ke masalah dana awal yang cukup besar. Para PMT untuk membeli minyak tanah bersubsdi 5 KL hanya butuh dana sekitar Rp 10 juta. Program konversi minyak tanah bersubsdi ke LPG 3 kg akan membuat para PMT membutuhkan dana awal Rp 121,6 juta untuk membeli 950 tabung LPG kg yang setara 5 KL minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan pernyataan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Ir. Ahmad Faisal, bahwa para pemilik PMT akan menerima pinjaman melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina sebesar Rp 50 juta. Pinjaman sebesar Rp 50 juta masih belum cukup untuk membeli 950 tabung LPG 3 kg yang setara 5 KL minyak tanah bersubsidi. Apakah PT Pertamina tidak mengetahui permasalahan tersebut?

Permasalahan para pengecer berjalan minyak tanah bersubsidi juga di modal awal yang cukup besar. Untuk minyak tanah bersubsidi, mayoritas para pengecer berjalan hanya membeli 200 liter minyak tanah bersubsidi, butuh dana awal sekitar : 200 liter x Rp 2250 = Rp 450 ribu. Volume 200 liter minyak tanah bersubsidi setara dengan 114 liter LPG (38 tabung LPG 3 kg ). Dana awal yang dibutuhkan sebesar 38 x Rp 128 ribu = Rp 4,9 juta. Apakah para pengecer berjalan tersebut memiliki modal awal tersebut?

Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg juga membuat masyarakat dengan penghasilan rendah dan penghasilan yang tidak pasti per hari akan terbebani dengan perbedaan pola pembelian minyak tanah bersubsidi ke pola pembelian LPG 3 kg. Untuk minyak tanah bersubsidi, masyarakat beRpenghasilan rendah bisa membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 2 liter dengan harga uang Rp 5 ribu. Jika masyarakat mengubah pola pembelian minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg, maka dibutuhkan uang sekitar Rp 15 ribu. Apakah masyarakat berpenghasilan rendah bisa memahami perubahan pola pengeluaran uang mereka terhadap program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg?

Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg merupakan suatu cara yang bagus jika ditilik dari nilai subsidi yang akan dihemat oleh pemerintah. Di sisi yang lain, banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang mulai dari sarana, fasilitas, jalur distrbusi dan lain-lain agar semua pihak yang akan terkena dampak dari program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dapat memahami suatu program yang akan dijalankan oleh pemerintah melalui PT Pertamina.