Studi Kasus: Di Provinsi DKI Jakarta

Oleh Hendri Edianto
Direktur Riset

Kebijakan Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 ini telah memulai konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg. Subsidi minyak tanah yang cukup besar akan dapat dikurangi dengan mengkonversi pemakaian minyak tanah ke LPG 3 kg. Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg mempunyai maksud untuk mengurangi subsidi. Perhitungan pengurangan subsidi melalui program konversi minyak tanah bersubsdi ke LPG 3 kg berdasarkan perhitungan berikut ini.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia bisa menghemat subsidi sebesar Rp 20 triliun/ tahun. Perhitungan penghematan subsidi sebesar itu dengan asumsi seluruh volume minyak tanah bersubsidi dikonversi ke LPG 3 kg. Program mengkonversi seluruh minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg akan selesai dalam jangka waktu 5 tahun (dimulai tahun 2007 dan selesai tahun 2012).

Sebagai tahap awal, konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dimulai dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat secara bertahap. Kegiatan yang baru dimulai tersebut telah menuai banyak masalah mulai dari sisi pelaku bisnis (stake holder) yaitu : PT. Pertamina, Agen Pangkalan Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer Minyak Tanah maupun dari sisi pengguna (konsumen) yaitu: rumah tangga dan usaha kecil.

PT Pertamina sebagai pihak yang bertugas untuk mendistribusikan LPG 3 kg tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kelangkaan minyak tanah bersubsidi langsung terjadi di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta setelah program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dilaksanakan di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat di beberapa kecamatan di Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Untuk mengetahui mengapa kelangkaan minyak tanah bersubsidi bisa terjadi akan coba dijawab melalui beberapa tabel yang akan disajikan di bawah ini.

Dengan asumsi untuk kebutuhan minyak tanah perbulan di tahun 2007 masih menggunakan alokasi seperti di bulan Mei 2005, dari data di atas terlihat bahwa kebutuhan minyak tanah bersubsidi di setiap kecamatan berbeda-beda. Apabila kita menggunakan patokan kebutuhan minyak tanah bersubsidi sebesar 3,75 liter/jiwa/bulan maka terlihat bahwa hampir semua kecamatan membutuhkan minyak tanah bersubsidi melebihi 3,75 liter/jiwa/bulan tiap jiwanya. Apakah minyak tanah bersubsidi tersebut benar-benar dipakai oleh masyarakat yang berhak atau terjadi penyelewangan atas minyak tanah bersubsidi tersebut ?

Sekarang, kita lihat data pembagian distribusi LPG 3 kg di kecamatan Kemayoran, Makasar, dan Pademangan. Dari data di atas terlihat bahwa Pertamina melakukan pembagian distribusi LPG 3 kg yang jauh melebihi dari data jumlah kepala keluarga yang didata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaan data BPS dengan Pertamina melalui konsultan independennya akan membuat kebutuhan tabung LPG 3 kg melebihi kuota yang telah ditetapkan, imbasnya adalah subsidi pembuatan tabung LPG 3 kg yang makin membesar lagi.

Penyebab Kelangkaan Minyak Tanah di Provinsi Jakarta

Jika kita melihat pendistribusian LPG 3 kg yang secara acak di suatu kecamatan di Provinsi DKI Jakarta akan mengakibatkan peluang terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi di suatu kecamatan.

Tindak lanjut dari pendistribusian LPG 3 kg adalah pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi ke kecamatan yang telah dilakukan konversi ke LPG 3 kg. Hal ini dapat membuat kelangkaan minyak tanah bersubsidi karena dari data rasio konsumsi minyak tanah bersubsidi per kecamatan terlihat rasio konsumsi yang berbeda-beda, sehingga peluang terjadinya pembelian minyak tanah bersubsidi oleh penduduk di suatu kecamatan ke kecamatan yang lainnya bisa saja terjadi yang akan berimbas pada terjadinya kelangkaan minyak tanah bersubsidi di suatu kecamatan.

Dari data konsumsi minyak tanah bersubsidi yang telah dilakukan konversi ke LPG 3 kg terlihat bahwa kecamatan tersebut memiliki konsumsi minyak tanah bersubsidi yang sangat besar. Kecamatan tersebut memiliki kemungkinan menjadi kecamatan yang mana para pembeli minyak tanah bersubsidi berasal dari kecamatan yang lain. Sehingga, pengurangan kuota minyak tanah bersubsidi di kecamatan tersebut membuat penduduk dari kecamatan yang lain tidak bisa membeli minyak tanah ke kecamatan tersebut sedangkan kuota minyak tanah bersubsidi di kecamatan penduduk tersebut berasal memang tidak mencukupi kebutuhan minyak tanah bersubsidi bagi penduduk di kecamatan tersebut.

Pembelian minyak tanah bersubsidi bisa dilakukan dari kecamatan-kecamatan yang berbeda karena distribusi minyak tanah bersubsidi seperti di bawah ini:

Alur distribusi minyak tanah bersubsidi

Dari alur distribusi di atas, minyak tanah bersubsidi bisa beralih ke kecamatan yang lain melalui penduduk membeli langsung ke pangkalan, pengecer bergerak (tukang dorong) ataupun warung/kios. Oleh karena itu, Pertamina perlu melakukan penelitian secara benar sebelum melaksanakan suatu kebijakan baru yaitu: konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg.

Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 kg Memerlukan Modal yang Besar

Jika kita menilik para stake holder distribusi minyak tanah bersubsidi (Agen Pangkalan Minyak Tanah, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer Minyak Tanah) juga akan mengalami kesulitan terhadap program konversi minyak tanah bersubsdidi ke LPG 3 kg. Program konversi tersebut juga membutuhkan modal awal yang cukup besar. Untuk membeli minyak tanah bersubsidi dengan volume 5 kilo liter (KL) para Agen Minyak Tanah (APMT) hanya membutuhkan dana sebesar : 5000 liter x Rp 2000/liter = Rp 10 juta. Volume 5 KL minyak tanah LPG akan menjadi sekitar 2850 liter LPG. Tabung 3 kg yang dibutuhkan untuk menampung 2850 liter LPG adalah sebanyak 950 tabung. Dengan harga tabung sebesar Rp 128 ribu/tabung, maka dibutuhkan dana awal sebesar : 121,6 juta untuk membeli LPG 3 kg yang setara dengan 5 KL minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan data yang dimiliki oleh penulis, mayoritas para APMT memperoleh jatah menyalurkan minyak tanah bersubisdi dari PT Pertamina sebesar 100 KL per bulannya. Berarti dana awal yang dibutuhkan para APMT untuk memmbeli tabung LPG 3 kg sebesar 20 x Rp 121,6 juta =R p 2,432 milyar. Apakah para APMT memiliki dana awal yang sedemikian besar?

Permasalahan untuk para pemilik pangkalan minyak tanah (PMT) juga ke masalah dana awal yang cukup besar. Para PMT untuk membeli minyak tanah bersubsdi 5 KL hanya butuh dana sekitar Rp 10 juta. Program konversi minyak tanah bersubsdi ke LPG 3 kg akan membuat para PMT membutuhkan dana awal Rp 121,6 juta untuk membeli 950 tabung LPG kg yang setara 5 KL minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan pernyataan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina, Ir. Ahmad Faisal, bahwa para pemilik PMT akan menerima pinjaman melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina sebesar Rp 50 juta. Pinjaman sebesar Rp 50 juta masih belum cukup untuk membeli 950 tabung LPG 3 kg yang setara 5 KL minyak tanah bersubsidi. Apakah PT Pertamina tidak mengetahui permasalahan tersebut?

Permasalahan para pengecer berjalan minyak tanah bersubsidi juga di modal awal yang cukup besar. Untuk minyak tanah bersubsidi, mayoritas para pengecer berjalan hanya membeli 200 liter minyak tanah bersubsidi, butuh dana awal sekitar : 200 liter x Rp 2250 = Rp 450 ribu. Volume 200 liter minyak tanah bersubsidi setara dengan 114 liter LPG (38 tabung LPG 3 kg ). Dana awal yang dibutuhkan sebesar 38 x Rp 128 ribu = Rp 4,9 juta. Apakah para pengecer berjalan tersebut memiliki modal awal tersebut?

Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg juga membuat masyarakat dengan penghasilan rendah dan penghasilan yang tidak pasti per hari akan terbebani dengan perbedaan pola pembelian minyak tanah bersubsidi ke pola pembelian LPG 3 kg. Untuk minyak tanah bersubsidi, masyarakat beRpenghasilan rendah bisa membeli minyak tanah bersubsidi sebanyak 2 liter dengan harga uang Rp 5 ribu. Jika masyarakat mengubah pola pembelian minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg, maka dibutuhkan uang sekitar Rp 15 ribu. Apakah masyarakat berpenghasilan rendah bisa memahami perubahan pola pengeluaran uang mereka terhadap program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg?

Program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg merupakan suatu cara yang bagus jika ditilik dari nilai subsidi yang akan dihemat oleh pemerintah. Di sisi yang lain, banyak hal yang harus dipersiapkan secara matang mulai dari sarana, fasilitas, jalur distrbusi dan lain-lain agar semua pihak yang akan terkena dampak dari program konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 kg dapat memahami suatu program yang akan dijalankan oleh pemerintah melalui PT Pertamina.